Salah Urus BBM

Dimuat di Kedaulatan Rakyat, Selasa, 27 Maret 2012

Pengurangan subsidi BBM seharusnya bukan sesuatu yang menakutkan di kalangan masyarakat karena mereka akan segera merasakan pembangunan yang lebih maju dari sebelumnya. Masalah keterbatasan dana yang sering terjadi kini dapat ditambal. Alokasi subsidi BBM yang sudah berlebihan juga bisa diperlambat dengan kebijakan ini mengingat harga minyak dunia yang semakin melonjak. Tahun lalu anggaran subsidi yang hanya 129,7 triliun ternyata terdongkrak sampai 160 triliun. Apabila tahun ini pemerintah tidak mengubah strateginya, maka pemerintah akan mengeluarkan dana yang lebih besar lagi.

Pemerintah telah mempersiapkan solusi dari kenaikan BBM ini dengan cara menyalurkan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) yang esensinya hampir sama seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) di tahun lalu. Namun timbul banyak pertanyaan apakah BLSM ini juga akan mengalami kegagalan seperti sebelumnya? Jika melihat mekanisme penyerahan BLT yang tidak tepat sasaran maka opsi ini hanya akan menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat kelas bawah, karena ternyata banyak masyarakat menengah dan keatas yang ikut merasakan keuntungan BLT. Belum lagi efek negatif yang timbul akibat berdesak-desakan di khalayak ramai sampai ada beberapa warga yang jatuh dan terinjak-injak. Alhasil BLSM dianggap sebagai politik pencitraan sebagai solusi dari kenaikan harga BBM.

Memang tidak mudah untuk mencari solusi lain bersamaan dengan semakin melonjaknya harga minyak mentah dunia. Tapi ada beberapa hal yang mesti kita sadari, saat ini Indonesia masih menghadapi masalah moral internal. Belum lama kita mendengar berita-berita korupsi yang didominasi partai penguasa, belum lama pula kita mendapat kabar tentang pembelian pesawat khusus kepresidenan dan sekarang kita dihadapkan pada kenyataan tentang pengurangan subsidi BBM. Sikap pemerintah dirasa semakin menjerat masyarakat. Ketika biaya pendidikan dirasa sangat mahal, bantuan kesehatan sulit didapat, apalagi yang masyarakat punya selain murahnya harga BBM? Bahkan jika ada APBN yang berhasil diselamatkan sebagai imbalan dari kenaikan BBM belum tentu semua itu bisa sampai ke tangan rakyat.

Dari sekian banyaknya anggaran negara yang ditetapkan oleh pemerintah, hanya BBM yang bisa langsung sampai ke tangan masyarakat, sisanya habis untuk membayar gaji pegawai, pelunasan hutang. Kemudahan akses pendidikan dan kesehatan yang dijanjikan oleh pemerintah pun belum berjalan dengan baik, masih banyak masyarakat yang mengalami diskriminasi pengobatan, masih banyak warga yang ingin sekolah namun terkendala masalah biaya. Singkatnya pemerintah hanya bisa memberikan sebuah kebaikan berupa subsidi BBM dan sekarang hendak dikurangi. Tentu saja masyarakat tidak bisa menerima pengurangan haknya. Harga minyak mentah di Indonesia memang terlalu murah dibanding negara lainnya, tapi itu sebanding dengan hasil lain yang mereka dapat dari pemerintah. Angan-angan pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengurangi subsidi BBM sepertinya perlu ditinjau ulang.

Permasalahan korupsi yang semakin menjamur menjadi penyebab ragunya masyarakat untuk menerima kenyataan ini. Dana pendidikan sebesar 20% APBN pun ternyata tidak semua sampai ke tangan para pelajar, sebagian hilang atas nama birokrasi. Jika faktor ini diabaikan maka kesenjangan sosial akan terlihat semakin jelas. Pemerintah harus kembali memutar otak untuk mengatasi masalah ini. Padahal masih banyak sektor yang bisa dibenahi untuk menghemat pengeluaran negara. Seharusnya pemerintah juga menawarkan solusi pilihan bagi masyarakatnya disamping solusi kebijakan yang dilontarkan pemerintah. Contohnya meminimalisir penggunaan BBM di kalangan masyarakat dengan mengandalkan transportasi umum. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan, kenaikan harga BBM itu kesalahan kebijakan atau kesalahan sikap pemerintah?